Biografi Muhammad Isa Anshary

Muhammad Isa Anshary (lahir di Maninjau, Agam, Sumatera Barat, 1 Juli 1916 – meninggal di Bandung, Jawa Barat, 11 Desember 1969 pada umur 53 tahun) adalah politisi dan tokoh Islam asal Indonesia. Dia pernah menjabat sebagai ketua umum Persatuan Islam, anggota konstituante, dan merupakan juru bicara Partai Masyumi pada era-1950-an. Kepiawaiannya dalam berpidato dan mempengaruhi massa, menyebabkan ia dijuluki sebagai "singa podium".^[1]

[sunting]Biografi

Isa Anshary merupakan putra Minangkabau yang sejak kecil didik dalam lingkungan yang religius. Disamping mempelajari ilmu agama dari kedua orang tuanya, ia juga menimba ilmu di surau. Ketika remaja ia aktif di berbagai organisasi keislaman, diantaranya Muhammadiyah, PSII, Persatuan Pemuda Rakyat Indonesia, dan Indonesia Berparlemen.^[2]

Pada usia 16 tahun, setelah menyelesaikan pendidikannya di madrasah Islam, Isa merantau ke Bandung untuk mengikuti berbagai kursus ilmu pengetahuan umum. Di Bandung pula, ia memperluas cakrawala keislamannya dalam Jam'iyyah Persis hingga menjadi ketua umum Persis. Tampilnya Isa Anshary sebagai pucuk pimpinan Persis dimulai pada 1940, ketika ia menjadi anggota hoofbestuur (Pimpinan Pusat) Persis. Tahun 1948, ia melakukan reorganisasi Persis yang mengalami kevakuman sejak masa pendudukan Jepang dan Perang Kemerdekaan. Tahun 1953 hingga 1960, ia terpilih menjadi ketua umum Pusat Pimpinan Persis.

Selain sebagai mubaligh, Isa Anshary juga dikenal sebagai penulis yang tajam. Ia termasuk salah seorang perancang Qanun Asasi Persis yang telah diterima secara bulat oleh Muktamar V Persis (1953) dan disempurnakan pada Muktamar VIII Persis (1967). Dalam sikap jihadnya, Isa Anshary menganggap perjuangan Persis sungguh vital dan kompleks, karena menyangkut berbagai bidang kehidupan umat. Dalam bidang pembinaan kader, Isa Anshary menekankan pentingnya sebuah madrasah, tempat membina kader-kader muda Persis. Semangatnya dalam hal pembinaan kader tidak pernah padam meskipun ia mendekam dalam tahanan Orde Lama di Madiun. Kepada Yahya Wardi yang menjabat ketua umum Pimpinan Pusat Pemuda Persis periode 1956-1962, Isa Anshary mengirimkan naskah "Renungan 40 Tahun Persatuan Islam" yang ia susun dalam tahanan untuk disebarkan kepada peserta muktamar dalam rangka meningkatkan kesadaran jamaah Persis. Melalui tulisannya, Isa Anshary mencoba menghidupkan semangat para kadernya dalam usaha mengembangkan serta menyebarkan agama Islam dan perjuangan organisasi Persis. Dalam memperjuangkan tegaknya syariat Islam di Indonesia, Isa memilih berjuang melalui parlemen. Dan melalui Partai Masyumi, ia konsisten memperjuangkan syariat Islam menjadi dasar-dasar negara.

[sunting]Karya

• Islam dan Demokrasi (1938)
• Tuntunan Puasa (1940)
• Islam dan Kolektivisme (1941)
• Pegangan Melawan Fasisme Jepang (1942)
• Barat dan Timur (1948)
• Falsafah Perjuangan Islam (1949)
• Sebuah Manifesto (1952)
• Islam Menghadapi Pemilihan Umum (1953)
• Umat Islam Menghadapi Pemilihan Umum (1953)
• Inilah Partai Masyumi (1954)
• Islam dan Nasionalisme (1955)
• Partai Komunis Indonesia (PKI), Pembela Negara Asing (1955)
• Bahaya Merah Indonesia (1956)
• Islam Menentang Komunisme (1956)
• Manives Perjungan Persatuan Islam (1958)
• Bukan Komunisto Fobi, tapi Keyakinan Islam (1960)
• Ke Depan Dengan Wajah Baru (1960)
• Pesan Perjuangan (1961)
• Umat Islam Menentukan Nasibnya (1961)
• Mujahid Dakwah (1966)
• Tugas dan Peranan Generasi Muda Islam dalam Pembinaan Orde Baru (1966)

Biografi Mohammad Yamin

Mr. Prof. Mohammad Yamin, S.H. (lahir di Talawi, Sawahlunto, Sumatera Barat, 24 Agustus 1903 – meninggal di Jakarta, 17 Oktober 1962 pada umur 59 tahun) adalah sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum yang telah dihormati sebagai pahlawan nasional Indonesia. Ia merupakan salah satu perintis puisi modern Indonesia dan pelopor Sumpah Pemuda sekaligus "pencipta imaji keindonesiaan" yang mempengaruhi sejarah persatuan Indonesia.^[1][2]

[sunting]Latar belakang

Mohammad Yamin dilahirkan di Talawi, Sawahlunto pada 24 Agustus 1903. Ia merupakan putra dari pasangan Usman Baginda Khatib dan Siti Saadah yang masing-masing berasal dari Sawahlunto dan Padang Panjang. Ayahnya memiliki enam belas anak dari lima istri, yang hampir keseluruhannya kelak menjadi intelektual yang berpengaruh. Saudara-saudara Yamin antara lain : Muhammad Yaman, seorang pendidik; Djamaluddin Adinegoro, seorang wartawan terkemuka; dan Ramana Usman, pelopor korps diplomatik Indonesia. Selain itu sepupunya, Mohammad Amir, juga merupakan tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia.

Yamin mendapatkan pendidikan dasarnya di Hollandsch-Inlandsche School (HIS) Palembang, kemudian melanjutkannya ke Algemeene Middelbare School (AMS) Yogyakarta. Di AMS Yogyakarta, ia mulai mempelajari sejarah purbakala dan berbagai bahasa seperti Yunani, Latin, dan Kaei. Namun setelah tamat, niat untuk melanjutkan pendidikan ke Leiden, Belanda harus diurungnya dikarenakan ayahnya meninggal dunia. Ia kemudian menjalani kuliah di Recht Hogeschool (RHS yang kelak menjadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia), Jakarta dan berhasil memperoleh gelar Meester in de Rechten (Sarjana Hukum) pada tahun 1932.

[sunting]Kesusastraan

Mohammad Yamin memulai karier sebagai seorang penulis pada dekade 1920-an semasa dunia sastra Indonesia mengalami perkembangan. Karya-karya pertamanya ditulis menggunakan bahasa Melayu dalam jurnal Jong Sumatera, sebuah jurnal berbahasa Belanda pada tahun 1920. Karya-karya terawalnya masih terikat kepada bentuk-bentuk bahasa Melayu Klasik.

Pada tahun 1922, Yamin muncul untuk pertama kali sebagai penyair dengan puisinya, Tanah Air; yang dimaksud tanah airnya yaitu Minangkabau diSumatera. Tanah Air merupakan himpunan puisi modern Melayu pertama yang pernah diterbitkan.

Himpunan Yamin yang kedua, Tumpah Darahku, muncul pada 28 Oktober 1928. Karya ini sangat penting dari segi sejarah, karena pada waktu itulah Yamin dan beberapa orang pejuang kebangsaan memutuskan untuk menghormati satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia yang tunggal. Dramanya, Ken Arok dan Ken Dedes yang berdasarkan sejarah Jawa, muncul juga pada tahun yang sama.

Dalam puisinya, Yamin banyak menggunakan bentuk soneta yang dipinjamnya dari literatur Belanda. Walaupun Yamin melakukan banyak eksperimen bahasa dalam puisi-puisinya, ia masih lebih menepati norma-norma klasik Bahasa Melayu, berbanding dengan generasi-generasi penulis yang lebih muda. Ia juga menerbitkan banyak drama, esei, novel sejarah, dan puisi. Ia juga menterjemahkan karya-karya William Shakespeare (dramaJulius Caesar) dan Rabindranath Tagore.

[sunting]Politik

Karier politik Yamin dimulai ketika ia masih menjadi mahasiswa di Jakarta. Ketika itu ia bergabung dalam organisasi Jong Sumatranen Bond^[3] dan menyusun ikrah Sumpah Pemuda yang dibacakan pada Kongres Pemuda II. Dalam ikrar tersebut, ia menetapkan Bahasa Indonesia, yang berasal dari Bahasa Melayu, sebagai bahasa nasional Indonesia. Melalui organisasi Indonesia Muda, Yamin mendesak supaya Bahasa Indonesia dijadikan sebagai alat persatuan. Kemudian setelah kemerdekaan, Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi serta bahasa utama dalam kesusasteraan Indonesia.

Pada tahun 1932, Yamin memperoleh gelar sarjana hukum. Ia kemudian bekerja dalam bidang hukum di Jakarta hingga tahun 1942. Di tahun yang sama, Yamin tercatat sebagai anggota Partindo. Setelah Partindo bubar, bersama Adenan Kapau Gani dan Amir Sjarifoeddin, ia mendirikan Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo). Tahun 1939, ia terpilih sebagai anggota Volksraad.

Semasa pendudukan Jepang (1942-1945), Yamin bertugas pada Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA), sebuah organisasi nasionalis yang disokong oleh pemerintah Jepang. Pada tahun 1945, ia terpilih sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam sidang BPUPKI, Yamin banyak memainkan peran. Ia berpendapat agar hak asasi manusia dimasukkan ke dalam konstitusi negara.^[4] Ia juga mengusulkan agar wilayah Indonesia pasca-kemerdekaan, mencakup Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaya, Timor Portugis, serta semua wilayah Hindia Belanda. Soekarno yang juga merupakan anggota BPUPKI menyokong ide Yamin tersebut. Setelah kemerdekaan, Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama, dan Yamin dilantik untuk jabatan-jabatan yang penting dalam pemerintahannya.

Setelah kemerdekaan, jabatan-jabatan yang pernah dipangku Yamin antara lain anggota DPR sejak tahun 1950, Menteri Kehakiman (1951-1952), Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan (1953–1955), Menteri Urusan Sosial dan Budaya (1959-1960), Ketua Dewan Perancang Nasional (1962), dan Ketua Dewan Pengawas IKBN Antara (1961–1962).

Pada saat menjabat sebagai Menteri Kehakiman, Yamin membebaskan tahanan politik yang dipenjara tanpa proses pengadilan. Tanpa grasi dan remisi, ia mengeluarkan 950 orang tahanan yang dicap komunis atau sosialis. Atas kebijakannya itu, ia dikritik oleh banyak anggota DPR. Namun Yamin berani bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Kemudian di saat menjabat Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan, Yamin banyak mendorong pendirian univesitas-universitas negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Diantara perguruan tinggi yang ia dirikan adalahUniversitas Andalas di Padang, Sumatera Barat.

[sunting]Keluarga

Pada tahun 1937, Mohammad Yamin menikah dengan Siti Sundari, putri seorang bangsawan dari Kadingalu, Demak, Jawa Tengah.^[5] Mereka dikaruniai satu orang putra, Dang Rahadian Sinayangish Yamin (Dian). Pada tahun 1969, Dian melangsungkan pernikahan dengan Gusti Raden Ayu Retno Satuti, putri tertua dari Mangkunegoro VIII.

Biografi Mohammad Husni Thamrin

Mohammad Husni Thamrin (lahir di Weltevreden, Batavia, 16 Februari 1894 – meninggal di Senen, Batavia, 11 Januari 1941 pada umur 46 tahun) adalah seorang politisi era Hindia Belanda yang kemudian dianugerahi gelar pahlawan nasional Indonesia. Ayahnya adalah seorang Belanda dengan ibu orang Betawi. Sejak kecil ia dirawat oleh pamannya dari pihak ibu karena ayahnya meninggal, sehingga ia tidak menyandang nama Belanda.^[1]

Ia dikenal sebagai salah satu tokoh Betawi (dari organisasi Kaoem Betawi) yang pertama kali menjadi anggota Volksraad ("Dewan Rakyat") di Hindia Belanda, mewakili kelompok Inlanders ("pribumi"). Sejak 1935 ia menjadi anggota Volksraad melalui Parindra. Thamrin juga salah satu tokoh penting dalam dunia sepakbola Hindia Belanda (sekarang Indonesia), karena pernah menyumbangkan dana sebesar 2000 Gulden pada tahun 1932 untuk mendirikan lapangan sepakbola khusus untuk rakyat Hindia Belanda pribumi yang pertama kali di daerah Petojo, Batavia (sekarang Jakarta).

Kematiannya penuh dengan intrik politik yang kontroversial. Tiga hari sebelum kematiannya, ia ditahan tanpa alasan jelas. Menurut laporan resmi, ia dinyatakan bunuh diri namun ada dugaan ia dibunuh oleh petugas penjara. Jenazahnya dimakamkan di TPU Karet, Jakarta. Di saat pemakamannya, lebih dari 10000 pelayat mengantarnya yang kemudian berdemonstrasi menuntuk penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan dari Belanda.^[2]

Namanya diabadikan sebagai salah satu jalan protokol di Jakarta dan proyek perbaikan kampung besar-besaran di Jakarta ("Proyek MHT") pada tahun 1970-an .

Biografi Mohammad Hatta

Dr. Drs. H. Mohammad Hatta (lahir dengan nama Muhammad Athar, populer sebagai Bung Hatta; lahir di Fort de Kock (sekarang Kota Bukittinggi, Sumatera Barat), Hindia Belanda, 12 Agustus 1902 – meninggal di Jakarta, 14 Maret 1980 pada umur 77 tahun) adalah pejuang, negarawan, ekonom, dan juga Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Ia bersama Soekarno memainkan peranan penting untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda sekaligus memproklamirkannya pada 17 Agustus 1945. Ia juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteridalam Kabinet Hatta I, Hatta II, dan RIS. Ia mundur dari jabatan wakil presiden pada tahun 1956, karena berselisih dengan Presiden Soekarno. Hatta juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia.

Bandar udara internasional Jakarta, Bandar Udara Soekarno-Hatta, menggunakan namanya sebagai penghormatan terhadap jasa-jasanya. Selain diabadikan di Indonesia, nama Mohammad Hatta juga diabadikan di Belanda yaitu sebagai nama jalan di kawasan perumahan Zuiderpolder, Haarlemdengan nama Mohammed Hattastraat. Pada tahun 1980, ia meninggal dan dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta.

[sunting]Latar belakang dan pendidikan

Hatta dilahirkan pada 12 Agustus 1902 di Fort de Kock (sekarang Kota Bukittinggi, Sumatera Barat) dengan nama Muhammad Athar. Ia merupakan putra dari pasangan Mohammad Djamil asal Batu Hampar, Akabiluru, Lima Puluh Kota dan Siti Saleha asal Kurai, Bukittinggi.^[1] Ayahnya merupakan anggota keluarga ulama terkemuka di Minangkabau yang meninggal saat Hatta berusia delapan bulan. Sedangkan ibunya datang dari keluarga pedagang yang terpandang.

Ia menempuh pendidikan dasar di Sekolah Melayu Fort de Kock dan pada tahun 1913-1916 melanjutkan studinya ke Europeesche Lagere School(ELS) di Padang. Saat usia 13 tahun, sebenarnya ia telah lulus ujian masuk ke HBS (setingkat SMA) di Batavia (kini Jakarta), namun ibunya menginginkan Hatta agar tetap di Padang dahulu, mengingat usianya yang masih muda. Akhirnya Bung Hatta melanjutkan studi ke MULO di Padang. Baru pada tahun 1919 ia pergi ke Batavia untuk studi di Sekolah Tinggi Dagang "Prins Hendrik School". Ia menyelesaikan studinya dengan hasil sangat baik, dan pada tahun 1921, Bung Hatta pergi ke Rotterdam, Belanda untuk belajar ilmu perdagangan/bisnis di Nederland Handelshogeschool (bahasa inggris: Rotterdam School of Commerce, kini menjadi Universitas Erasmus). Di Belanda, ia kemudian tinggal selama 11 tahun.

Pada tangal 27 November 1956, Bung Hatta memperoleh gelar kehormatan akademis yaitu Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum dari Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Pidato pengukuhannya berjudul "Lampau dan Datang".

[sunting]Perjuangan

Saat berusia 15 tahun, Hatta merintis karier sebagai aktivis organisasi, sebagai bendahara Jong Sumatranen Bond Cabang Padang. Di kota ini Hatta mulai menimba pengetahuan perihal perkembangan masyarakat dan politik, salah satunya lewat membaca berbagai koran, bukan saja koran terbitan Padang tetapi juga Batavia. Lewat itulah Hatta mengenal pemikiran Tjokroaminoto dalam surat kabar Utusan Hindia, dan Agus Salim dalam Neratja. Kesadaran politik Hatta makin berkembang karena kebiasaannya menghadiri ceramah-ceramah atau pertemuan-pertemuan politik. Salah seorang tokoh politik yang menjadi idola Hatta ketika itu ialah Abdul Moeis.

Di Batavia, ia juga aktif di Jong Sumatranen Bond Pusat sebagai Bendahara. Ketika di Belanda ia bergabung dalam Perhimpunan Hindia (Indische Vereeniging). Saat itu, telah berkembang iklim pergerakan di Indische Vereeniging. Sebelumnya, Indische Vereeniging yang berdiri pada 1908 tak lebih dari ajang pertemuan pelajar asal tanah air. Atmosfer pergerakan mulai mewarnai Indische Vereeniging semenjak tibanya tiga tokoh Indische Partij (Suwardi Suryaningrat, Ernest Douwes Dekker, dan Tjipto Mangunkusumo) di Belanda pada 1913 sebagai orang buangan akibat tulisan-tulisan tajam anti-pemerintah mereka di media massa.

Pada usia 17 tahun, Hatta lulus dari sekolah tingkat menengah (MULO). Lantas ia bertolak ke Batavia untuk melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Dagang Prins Hendrik School. Di sini Hatta mulai aktif menulis. Karangannya dimuat dalam majalah Jong Sumatera, "Namaku Hindania!" begitulah judulnya. Berkisah perihal janda cantik dan kaya yang terbujuk kawin lagi. Setelah ditinggal mati suaminya, Brahmana dari Hindustan, datanglah musafir dari Barat bernama Wolandia, yang kemudian meminangnya. "Tapi Wolandia terlalu miskin sehingga lebih mencintai hartaku daripada diriku dan menyia-nyiakan anak-anakku," rutuk Hatta lewat Hindania.

Pemuda Hatta semakin tajam pemikirannya karena diasah dengan beragam bacaan, pengalaman sebagai Bendahara Jong Sumatranen Bond Pusat, perbincangan dengan tokoh-tokoh pergerakan asal Minangkabau yang mukim di Batavia, dan diskusi dengan temannya sesama anggota JSB: Bahder Djohan. Setiap Sabtu, ia dan Bahder Djohan punya kebiasaan keliling kota. Selama berkeliling kota, mereka bertukar pikiran tentang berbagai hal mengenai tanah air. Persoalan utama yang kerap pula mereka perbincangkan ialah perihal memajukan Bahasa Melayu. Untuk itu, menurut Bahder Djohan perlu diadakan suatu majalah. Majalah dalam rencana Bahder Djohan itupun sudah ia beri nama Malaya. Antara mereka berdua sempat ada pembagian pekerjaan. Bahder Djohan akan mengutamakan perhatiannya pada persiapan redaksi majalah, sedangkan Hatta pada soal organisasi dan pembiayaan penerbitan. Namun, “karena berbagai hal cita-cita kami itu tak dapat diteruskan,” kenang Hatta lagi dalam Memoir-nya.

Selama menjabat Bendahara JSB Pusat, Hatta menjalin kerjasama dengan percetakan surat kabar Neratja. Hubungan itu terus berlanjut meski Hatta berada di Rotterdam, ia dipercaya sebagai koresponden. Suatu ketika pada tahun 1922, terjadi peristiwa yang mengemparkan Eropa. Turki yang dipandang sebagai "Orang Sakit dari Eropa", memukul mundur tentara Yunani yang dijagokan Inggris. Rentetan pantauan peristiwa tersebut ditulis Hatta menjadi serial tulisan untuk Neratja di Batavia. Serial tulisan Hatta itu menyedot perhatian khalayak pembaca. Bahkan banyak surat kabar di tanah air yang mengutip tulisan-tulisan Hatta.

Perangko Satu Abad Bung Hatta diterbitkan oleh PT Pos Indonesia tahun 2002

Hatta mulai menetap di Belanda semenjak September 1921. Ia segera bergabung dalam Perhimpunan Hindia (Indische Vereeniging). Saat itu, telah tersedia iklim pergerakan di Indische Vereeniging. Sebelumnya, Indische Vereeniging yang berdiri pada 1908 tak lebih dari ajang pertemuan pelajar asal tanah air. Atmosfer pergerakan mulai mewarnai Indische Vereeniging semenjak tibanya tiga tokoh Indische Partij (Suwardi Suryaningrat, Douwes Dekker, dan Tjipto Mangunkusumo) di Belanda pada 1913 sebagai eksterniran akibat kritik mereka lewat tulisan di koran De Expres. Kondisi itu tercipta, tak lepas karena Suwardi Suryaningrat (Ki Hadjar Dewantara) menginisiasi penerbitan Majalah Hindia Poetra oleh Indische Vereeniging mulai 1916. Hindia Poetra bersemboyan “Ma’moerlah Tanah Hindia! Kekallah Anak-Rakjatnya!” berisi informasi bagi para pelajar asal tanah air perihal kondisi di Nusantara, tak ketinggalan pula tersisip kritik terhadap sikap kolonial Belanda.

Pergerakan Hatta dalam Indische Vereeniging tak lagi tersekat oleh ikatan kedaerahan, sebab Indische Vereeniging berisi aktivis dari beragam latar belakang daerah. Lagipula, nama Indische –meski masih bermasalah– sudah mencerminkan kesatuan wilayah, yakni gugusan Kepulauan Nusantara yang secara politis diikat oleh sistem kolonialisme Hindia-Belanda.

Hatta mengawali karier pergerakannya di Indische Vereeniging sebagai bendahara pada 19 Februari 1922, ketika terjadi pergantian pengurus Indische Vereeniging. Ketua lama dr. Soetomo diganti oleh Hermen Kartawisastra. Momentum suksesi kala itu punya arti penting bagi mereka di masa mendatang, sebab ketika itulah mereka memutuskan untuk mengganti nama Indische Vereeniging menjadi Indonesische Vereeniging dan kelanjutannya mengganti nama Nederland Indie menjadi Indonesia. Sebuah pilihan nama bangsa yang sarat bermuatan politik. Dalam forum itu pula, salah seorang anggota Indonesische Vereeniging menyatakan bahwa dari sekarang kita mulai membangun Indonesia dan meniadakan Hindia atau Nederland Indie.

Pada tahun 1927, Hatta bergabung dengan Liga Menentang Imperialisme dan Kolonialisme di Belanda. Dan dari sinilah ia bersahabat dengan nasionalis India, Jawaharlal Nehru. Aktivitasnya dalam organisasi ini menyebabkan Hatta ditangkap pemerintah Belanda. Hatta akhirnya dibebaskan, setelah melakukan pidato pembelaannya yang terkenal: Indonesia Free.

Pada tahun 1932, Hatta kembali ke Indonesia dan bergabung dengan organisasi Club Pendidikan Nasional Indonesia yang bertujuan meningkatkan kesadaran politik rakyat Indonesia melalui proses pelatihan-pelatihan. Belanda kembali menangkap Hatta, bersama Soetan Sjahrir, ketua Club Pendidikan Nasional Indonesia pada bulan Februari 1934. Hatta diasingkan ke Digul dan kemudian ke Bandaneira selama 6 tahun.

Pada tanggal 9 Maret 1943 setelah datangnya militer Jepang ke Indonesia, Jepang membentuk Pusat Tenaga Rakyat (Putera) dimana Hatta dan Soekarno ditunjuk sebagai ketuanya. Soekarno berpikir bahwa ini akan menjadi cara agar mereka bisa mendapatkan dukungan bagi kemerdekaan Indonesia. Pada bulan November 1943, usaha Hatta dan Soekarno untuk bekerja sama dengan pemerintah Jepang diakui oleh Kaisar Hirohito yang dihiasi dengan penghargaan di Tokyo.

Setelah gelombang Perang Pasifik mulai berbalik dengan kekalahan yang dialami oleh tentara Jepang, pemerintah Jepang membubarkan Putera dan diganti dengan Djawa Hokokai pada Maret 1944. Ketika kekalahan mulai membayang di pihak Jepang, Perdana Menteri Koiso Kuniaki mengumumkan pada bulan September 1944 bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan Indonesia dalam waktu dekat.

Sejak saat itu momentum mulai berkumpul untuk kemerdekaan Indonesia. Didorong oleh sentimen nasionalis Indonesia dan didukung oleh simpatisan dari Jepang seperti Laksamana Maeda. Dalam hal Maeda, ia bahkan mendirikan sebuah forum diskusi yang disebut "Kemerdekaan Indonesia Centre" dan mengundang Hatta serta Soekarno untuk memberikan kuliah tentang nasionalisme. Hal ini diikuti pada bulan April 1945, dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). BPUPKI akan bertemu selama tiga bulan ke depan dan akan memutuskan hal-hal seperti konstitusi dan wilayah yang akan menjadi bagian dari Indonesia.

[sunting]Persiapan kemerdekaan

Pada bulan Agustus 1945, Jepang akhirnya menyetujui kemerdekaan Indonesia dan membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Tanggal 8 Agustus 1945, Hatta dan Sukarno dipanggil ke Saigon, untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi, panglima pasukan Jepang di Asia Tenggara. Terauchi mengatakan kepada Hatta dan Soekarno bahwa PPKI akan terbentuk pada 18 Agustus dan bahwa Indonesia akan merdeka dengan pengawasan Jepang.

Hatta dan Soekarno kembali ke Indonesia pada 14 Agustus. Dalam hal Hatta, Sutan Sjahrir sudah menunggunya dengan berita tentang bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Sjahrir mengatakan kepada Hatta bahwa mereka harus mendorong Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia segera, karena dalam beberapa hari orang Jepang mungkin tidak ada untuk memberikan pengawasan. Sjahrir mengatakan Hatta tidak perlu khawatir tentang pemerintah Jepang karena rakyat akan berada di pihak mereka.

Sjahrir dan Hatta kemudian pergi menemui Soekarno, dimana Syahrir mengulangi argumennya di depan Soekarno. Hatta kemudian berbicara, mengatakan bahwa dia khawatir Sekutu akan melihat mereka sebagai kolaborator Jepang. Soekarno juga punya perasaan ini dan Syahrir meninggalkan rapat karena frustrasi.

Hari berikutnya pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu. Di Indonesia, berita itu hanya rumor dan belum dikonfirmasi. Hatta dan Soekarno pergi ke kantor pemerintah Jepang di Jakarta, dan menemukan kantor itu telah kosong. Hatta dan Soekarno kemudian pergi ke Maeda yang menegaskan bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Hatta dan Soekarno tampak terkejut bahwa Jepang telah menyerah. Selama siang hari, Hatta dan Soekarno berhadapan dengan pemuda Indonesia yang menginginkan kemerdekaan untuk diikrarkan sesegera mungkin. Sebuah perdebatan panas terjadi, dan Soekarno meminta para pemuda untuk lebih sabar.

Pada pagi hari tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda Indonesia menculik Hatta dan Soekarno, dan membawa mereka ke Rengasdengklok. Disini para pemuda terus berusaha untuk memaksa Hatta dan Soekarno menyatakan kemerdekaan, tetapi tidak berhasil. Di Jakarta terjadi kepanikan, dimana PPKI telah memulai pertemuan hari itu dan merencanakan untuk memilih Soekarno sebagai ketua dan Hatta sebagai wakil ketua. Ketika informasi tentang keberadaan Hatta dan Soekarno diketahui dan penyerahan Jepang telah dikonfirmasi, Achmad Subardjo, seorang anggota PPKI pergi ke Rengasdengklok untuk menjemput Hatta dan Soekarno. Malam itu, Hatta dan Sukarno kembali ke Jakarta menuju rumah Maeda. Di rumah ini mereka menyusun teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 waktu Jawa, Hatta bersama Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sehari kemudian, secara aklamasi ia diangkat sebagai wakil presiden pertama RI, mendampingi Soekarno yang menjadi presiden RI. Oleh karena peran tersebut maka keduanya disebut dwitunggal, Bapak Proklamator Indonesia.

[sunting]Setelah kemerdekaan

Setelah ditunjuk sebagai wakil presiden RI dalam sidang PPKI, Hatta membuat tiga keputusan penting pada masa awal kelahiran republik. Pada bulan Oktober, Hatta membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang berperan sebagai lembaga legislatif, selain sebagai penasehat presiden. Pada bulan yang sama, Hatta juga mengeluarkan maklumat pembentukan partai politik di Indonesia. Bulan berikutnya, Hatta juga membuat keputusan yang mengambil peran presiden sebagai kepala pemerintahan kepada seorang perdana menteri.

Ketika Belanda mulai mengirimkan pasukan mereka kembali ke Indonesia, Hatta bersama dengan Sjahrir dan Soekarno sepakat untuk melakukan perundingan dengan pihak Belanda. Hal ini menyebabkan ketegangan dengan unsur-unsur radikal dalam pemerintahan, seperti pemimpin para pemuda : Chaerul Saleh dan Adam Malik. Pada bulan Januari 1946, Hatta dan Soekarno pindah ke Yogyakarta, meninggalkan Sjahrir (yang saat itu menjabat sebagai perdana menteri) untuk memimpin perundingan di Jakarta.

Pada November 1946 ditandatangani Perjanjian Linggarjati, yang berisi pengakuan Belanda atas Republik Indonesia. Namun pengakuan Belanda hanya untuk wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Selain wilayah itu, republik ini akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat dengan Ratu Belanda selaku kepala negara. Namun sebelum kesepakatan itu akhirnya diratifikasi oleh Dewan Perwakilan Belanda, beberapa kompromi dibuat tanpa persetujuan pihak republik. Akhirnya Indonesia menolak untuk melaksanakan bagian dalam kesepakatan itu, sehingga terjadi Agresi Militer Belanda I pada bulan Juli 1947.

Pada masa ini Hatta dikirim ke luar negeri untuk mencari dukungan bagi Indonesia. Menyamar sebagai ko-pilot pesawat, Hatta menyelinap ke India untuk meminta bantuan. Disana ia meminta dukungan Nehru dan Mahatma Gandhi. Nehru meyakinkannya bahwa India akan mendukung Indonesia di forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pada bulan Desember 1947, diadakan perundingan di atas kapal USS Renville, dan perjanjian ditandatangani pada Januari 1948. Perjanjian ini lebih menguntungkan pihak Belanda, dimana Belanda menyerukan kepada pihak republik untuk mengakui wilayah-wilayah yang telah diambil Belanda selama Agresi Militer I. Perjanjian ini menyebabkan kemarahan banyak pihak dan memaksa Amir Syarifuddin untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai perdana menteri.

Untuk menggantikan Syarifuddin, Soekarno menunjuk Hatta sebagai Perdana Menteri dan menyatakan bahwa kabinet akan bertanggung jawab kepada Presiden, bukan KNIP. Pada saat yang sama Hatta juga mengemban posisi sebagai Menteri Pertahanan. Sebagai Perdana Menteri, Hatta harus membuat keputusan tidak populer. Pada bulan Agustus 1948, Hatta terpaksa melakukan demobilisasi beberapa prajurit.

Pada bulan Desember 1948, Belanda melancarkan Agresi Militer II dan fokus serangan mereka adalah Yogyakarta. Hatta dan Soekarno, bukannya melarikan diri untuk melakukan perang gerilya, namun memilih untuk tetap tinggal hingga akhirnya mereka ditangkap. Soekarno memberikan wewenang kepada Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), sebelum pergi ke pengasingan diPulau Bangka dengan semua pemimpin republik lainnya, termasuk Hatta.

Perlawanan di bawah Jenderal Sudirman dan pasukan TNI, menyebabkan Belanda mendapatkan tekanan internasional. Pada bulan Mei 1949, Perjanjian Roem-Roijen ditandatangani dan Belanda berjanji untuk mengembalikan para pemimpin yang mereka tangkap. Pada bulan Juli 1949, Hatta dan Soekarno kembali ke Yogyakarta.

Pada bulan Agustus 1949, Hatta memimpin delegasi ke Den Haag untuk Konferensi Meja Bundar (KMB). Pada bulan November 1949, pembentukan Republik Indonesia Serikat akhirnya disetujui. Ratu Belanda akan terus menjadi kepala negara simbolis, sementara Soekarno dan Hatta tetap sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Pada tanggal 27 Desember 1949, pemerintah Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia. Wakil Presiden Hatta dan Ratu Juliana menandatangani pengakuan kedaulatan Republik Indonesia.

Setelah KMB, Hatta melanjutkan jabatannya sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat dan memimpin transisi dari negara federal kepada negara kesatuan, yang akhirnya resmi terbentuk pada tanggal 17 Agustus 1950.

[sunting]Peletak dasar ekonomi dan politik luar negeri Indonesia

Hatta merupakan peletak dasar ekonomi Indonesia yang bertumpu kepada ekonomi kerakyatan. Salah satu buah pikir Hatta di bidang ekonomi adalah Pasal 33 UUD 1945. Dia juga terlibat dalam kegiatan intelektual, menulis esai dan buku-buku tentang topik-topik ekonomi. Ide koperasi yang menjadi bagian integral dari perekonomian Indonesia akan menjadi proyek kesayangan Hatta. Dan ia akan menjadi promotor terdepan dari ide tersebut. Pada bulan Juli 1951, pada kesempatan Hari Koperasi, Hatta berbicara di radio tentang koperasi. Pada tahun 1953 kontribusi Hatta terhadap koperasi, menjadikannya digelari sebagai "Bapak Koperasi Indonesia" pada Kongres Koperasi Indonesia.

Selain koperasi, kontribusi utama Hatta dalam pembentukan Republik Indonesia adalah tata pengaturan kebijakan luar negeri Indonesia. Pada tahun 1948, Hatta menyampaikan pidato berjudul "Mendayung Diantara Dua Karang". Di dalamnya, ia menyebut Perang Dingin serta konflik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Hatta mengatakan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia harus menjaga kepentingan sendiri dulu, bukan kepentingan AS dan Uni Soviet. Dengan mengatakan ini, Hatta ingin menjadikan Indonesia independen dalam memutuskan sikapnya selama Perang Dingin. Hatta juga menambahkan, bahwa Indonesia harus menjadi peserta aktif dalam perkembangan politik dunia. Doktrin ini, yang akan dikenal sebagai doktrin "bebas dan aktif", terus menjadi dasar dari kebijakan luar negeri Indonesia.

[sunting]Perpustakaan

Perpustakaan Bung Hatta memiliki lebih dari 8.000 buku, terdiri dari berbagai disiplin ilmu : sejarah, budaya, politik, bahasa dan lain-lain. Hal inilah yang turut menyumbang kemampuannya dalam berdiplomasi untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia

[sunting]Keluarga

Tanggal 18 November 1945 bertempat di Megamendung, Bogor, Jawa Barat, Mohammad Hatta mempersunting seorang gadis Aceh yang bernama Rahmi Rachim. Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai tiga orang anak. Anak perempuannya, Meutia Hatta, menjabat sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dalam Kabinet Indonesia Bersatu pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.